Pemerintahan sipil-militer (Ukraina)

Pemerintahan sipil-militer Військово-цивільні адміністрації
Logo Pusat Anti-Teroris dari Dinas Keamanan Ukraina Pemerintahan terkonsentrasi di Zona Operasi Anti-Teroris, diberi warna merah jambu dan kuning.
Letak	Ukraina
Dibentuk di	Oblast Donetsk dan Luhansk
Dibentuk oleh	Verkhovna Rada law No.141-VIII Adopted on 26 February 2015[1]
Jumlah wilayah	14[2] (hingga 3 Maret 2015)
Status tambahan	Unit pemerintahan lokal

Pemerintahan sipil-militer (bahasa Ukraina: Військово-цивільні адміністрації, Viis’kovo-tsyvil’ni administratsii) adalah unit pemerintahan lokal sementara di Ukraina. Mereka terkonsentrasi di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, akibat Perang yang sedang berlangsung di Donbas.^[1] Mereka dibentuk di bawah naungan Pusat Anti-Teroris dari Dinas Keamanan Ukraina.^[3]

Secara yuridis, status pemerintahan sipil-militer ditetapkan berdasarkan undang-undang Verkhovna Rada "Tentang administrasi sipil-militer" tertanggal 3 Februari 2015,^[1] dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Petro Poroshenko pada 26 Februari 2015. Undang-undang tersebut menguraikan organisasi, yurisdiksi, dan urutan kegiatan mereka untuk memastikan keamanan sipil, menciptakan kondisi untuk normalisasi kehidupan, penegakan supremasi hukum, partisipasi dalam memerangi manifestasi sabotase dan tindakan terorisme, dan pencegahan bencana kemanusiaan di wilayah tersebut di mana operasi anti-teroris sedang dilakukan.^[3]

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa undang-undang tersebut akan habis masa berlakunya satu tahun sejak tanggal penerbitannya, meskipun kewenangannya dapat diperpanjang oleh parlemen berdasarkan usulan Presiden Ukraina. Selain itu, undang-undang tersebut secara otomatis akan kadaluarsa jika darurat militer diberlakukan di negara tersebut atau di wilayah tertentu, atau jika keadaan perang diumumkan.^[4]

Pemerintahan sipil-militer dibentuk oleh presiden di wilayah dimana pemerintahan yang dipilih secara lokal (seperti pemerintahan kota, dewan, atau dewan pedesaan) tidak dapat menjalankan, atau menarik diri dari pelaksanaan kekuasaan mereka yang dijamin oleh konstitusi.^[3]

Pemerintahan-pemerintahan ini akan terus menjalankan kewenangannya hingga hari ketika masing-masing unit pemerintah daerah yang baru terpilih dilantik. Dalam hal pemerintahan sipil-militer dibentuk atas dasar pemerintahan oblast atau raion, maka pemerintahan tersebut akan terus menjalankan kewenangannya selama operasi anti teroris masih dilakukan.^[3]