Majelis Nasional (bahasa Arab: مجلس الأمة), adalah lembaga legislatif satu kamar dari Kuwait. Majelis Nasional bersidang di Kota Kuwait. Anggota dipilih melalui pemilihan langsung; negara ini dibagi menjadi lima daerah pemilihan dengan sepuluh anggota terpilih dari setiap daerah pemilihan. Tidak ada partai politik di Kuwait, oleh karena itu kandidat mencalonkan diri dengan jalur independen pada pemilu. Setelah terpilih, anggota Majelis biasanya membentuk blok parlemen informal. Majelis Nasional terdiri dari 50 anggota terpilih serta hingga 15 menteri yang ditunjuk Emir sebagai anggota ex officio. Pada 16 Oktober 2016, Emir Kuwait mengeluarkan dekret pembubaran Majelis Nasional,[2] menyebabkan terjadinya pemilu lebih awal dalam waktu enam puluh hari. Tanggal pemilu berikutnya ditetapkan akan diselenggarakan pada 26 November 2016.
Ikhtisar
Majelis Nasional merupakan lembaga legislatif di Kuwait.[3] Majelis Nasional mempunyai kewenangan untuk memecat menteri dari jabatannya. Anggota Majelis sering menggunakan hak konstitusionalnya untuk menginterpelasi anggota kabinet. Sidang interpelasi Majelis Nasional disiarkan di TV Kuwait. Anggota Majelis juga mempunyai hak interpelasi terhadap perdana menteri, dan dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, dan menyebabkan kabinet harus diganti.
Majelis Nasional dapat memiliki hingga 50 anggota Parlemen. Lima puluh wakil yang dipilih langsung oleh rakyat untuk melayani empat tahun. Anggota kabinet juga duduk di parlemen sebagai wakil. Konstitusi membatasi ukuran kabinet ke 16, dan setidaknya salah satu anggota kabinet harus terpilih MP. Kabinet menteri memiliki hak yang sama sebagai anggota Parlemen terpilih, dengan dua pengecualian: mereka tidak berpartisipasi dalam pekerjaan komite, dan mereka tidak bisa memilih ketika interpolasi mengarah ke mosi tidak percaya terhadap salah satu anggota kabinet.
Majelis Nasional merupakan lembaga dengan kekuasaan legislatif tertinggi di Kuwait. Emir dapat memveto undang-undang, tetapi Majelis Nasional dapat membatalkan vetonya dengan dua pertiga suara dari Anggota Majelis. Majelis Nasional (sesuai Konstitusi pasal 4) memiliki hak konstitusional untuk menyetujui dan tidak menyetujui penunjukkan pejabat yang dilakukan Emir. Majelis Nasional memakzulkan Saad al-Sabah dari jabatannya pada tahun 2006 karena ketidakmampuan Saad untuk menjalankan tanggung jawabnya karena sakit. Majelis Nasional Kuwait adalah parlemen yang paling independen di dunia Arab;[4] Majelis ini merupakan salah satu parlemen terkuat di antara parlemen di Timur Tengah.[5]
Pembubaran
Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk membubarkan Majelis dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai salah satu lembaga peradilan paling independen di dunia Arab.[6] Emir juga mempunyai kewenangan untuk membubarkan Majelis dan menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan dekret Emir untuk membubarkan Majelis.
Gedung
Gedung parlemen dirancang oleh arsitek Denmark Jørn Utzon, yang juga merancang Gedung Opera Sydney.
Faksi politik
Walaupun keberadaan partai politik tidak diakui secara hukum di Kuwait, sejumlah faksi politik ada di Majelis. Majelis ini terdiri dari berbagai faksi politik selain independen:
- Blok Liberal dan sekuler: Sepuluh anggota terpilih dalam pemilu 2013, membuat mereka menjadi blok politik terbesar di Majelis saat ini.
- Blok Shaabi (populis): koalisi populis (Sunni dan Syiah), liberal, dan partai nasionalis dengan fokus pada masalah kelas menengah. Blok Aksi Rakyat merupakan partai politik utama mereka.
- Blok Islam: Terdiri dari anggota Islam Sunni. Blok Islam memiliki 3 anggota terpilih pada tahun pemilu 2013.
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
