|
Komune di Prancis
Komune merupakan tingkat terendah dari pembagian administratif di Prancis yang setara dengan kota di Indonesia. Kata komune dalam bahasa Prancis muncul pada abad ke-12, dari Bahasa Latin Pertengahan, communia, berarti sekumpulan kecil orang yang berbagi kehidupan sehari-hari, dari Bahasa Latin communis, sesuatu yang dikerjakan bersama. Sebuah komune di Prancis dapat berupa kota berpenduduk 2 juta jiwa seperti Paris, kota kecil dengan 10.000 jiwa atau hanya desa berpenduduk 10 jiwa. Karakteristik umumJumlah komunePada tanggal 22 Mei 2013, terdapat 36,681 komune di Prancis, 36,552 di antaranya di Prancis Metropolitan dan 129 lainnya di seberang laut.[1][2] Jumlah ini dianggap lebih tinggi daripada negara Eropa lainnya. Keganjilan ini dijelaskan sejelasnya di bagian sejarah di bawah; komune Prancis telah menggantikan pembagian Prancis menjadi desa atau paroki ketika Revolusi Prancis lebih dari dua abad yang lalu.
 Juga perlu diketahui bahwa, tidak seperti negara lainnya termasuk Amerika Serikat, keseluruhan teritori Republik Prancis, di luar beberapa jajahan seberang laut kecil, terbagi menjadi komune. Di teritori Republik Prancis tidak terdapat wilayah terpisah yang dipimpin oleh sebuah kabupaten atau jenjang yang lebih tinggi (Ini sama dengan New England di Amerika Serikat). Bagian tanah apa pun di Republik Prancis adalah bagian dari sebuah komune, keduanya di Prancis Metropolitan dan seberang laut (termasuk pegunungan atau hutan hujan tak berpenghuni), dengan pengecualian terhadap:
Luas daratan komune biasaDi Prancis Metropolitan, luas rata-rata sebuah komune tahun 2004 adalah 14.88 km². Luas median komune Prancis Metropolitan (pada sensus 1999) lebih kecil, yaitu 10.73 km². Luas median adalah pengukuran wilayah yang lebih bagus untuk komune Prancis biasa. Luas median ini lebih kecil daripada daerah-daerah di negara Eropa, seperti Italia (comuni) 22 km², Belgia 40 km², Spanyol 35 km², atau Jerman yang kebanyakan Ländernya memiliki komune (Gemeinden) dengan luas median di atas 15 km². Luas komune Prancis yang sangat kecil ini disebabkan jumlah komune yang tinggi, telah dijelaskan di atas, pada teritori berukuran menengah seperti Prancis. Tahun 2000, Swiss dan Länder Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, dan Thüringen di Jerman menjadi satu-satunya daerah di Eropa yang komunenya memiliki luas median yang lebih kecil dari komune Prancis. Komune département seberang laut seperti Réunion dan Guyana Prancis lebih besar dari standar Prancis, lebih besar dari komune Prancis Metropolitan. Biasanya dikelompokkan menjadi komune yang sama berupa beberapa desa dan kota kecil, dengan jarak di antara mereka. Di Réunion, perluasan demografi dan urbanisasi yang menyebar telah menghasilkan pembagian administratif berupa komune. Jumlah penduduk komune biasaJumlah penduduk median komune Prancis Metropolitan pada sensus 1999 adalah 380 jiwa. Ini juga merupakan jumlah yang sedikit, dan di sini Prancis masih jauh dari Eropa, dengan jumlah penduduk median komune terendah dari seluruh negara Eropa (komune di Swiss atau Rheinland-Pfalz memiliki luas yang lebih kecil, dijelaskan di atas, tetapi lebih padat). Jumlah penduduk median rendah komune Prancis ini dapat dibandingkan dengan Italia yang jumlah penduduk median komunenya pada tahun 2001 mencapai 2.343 jiwa, Belgia 11.265 jiwa, atau bahkan Spanyol dengan 564 jiwa. Jumlah penduduk median di sini tidak menyembunyikan fakta bahwa perbedaan ukuran sangat hebat di antara komune Prancis. Seperti yang dijelaskan di bagian awal, sebuah komune dapat berupa kota dengan 2.000.000 jiwa seperti Paris, kota kecil dengan 10.000 jiwa, atau desa dengan 10 jiwa. Apa yang jumlah penduduk median katakan adalah bahwa kebanyakan komune Prancis hanya memiliki dua ratus komune; tetapi juga terdapat sejumlah kecil komune yang padat penduduk.  Di Prancis Metropolitan, terdapat 20.982 komune yang berpenduduk kurang dari 500 jiwa, yaitu 57.4% dari seluruh komune. 20.982 komune ini hanya memiliki penduduk 4.638.000 jiwa, atau 7.7% dari jumlah penduduk seluruh Prancis Metropolitan. Dengan kata lain, hanya 7.7% penduduk Prancis yang tinggal di 57.4% komune, sementara 92.3% penduduk menetap di hanya 42.6% komune Prancis. Contoh umum: AlsaceRegion Alsace, dengan luas 8.280 km², merupakan region terkecil di Prancis Metropolitan, tetapi dibagi menjadi 904 komune (903 komune hingga 2006, tetapi komune Bosselshausen dan Kirrwiller, yang telah digabung tahun 1974, dipisahkan pada 1 Januari 2007, jumlahnya menjadi 904). Jumlah komune yang tinggi ini tidak istimewa bila dibandingkan dengan region lainnya di Prancis Metropolitan, tetapi ketika dimasukkan dalam tingkat Eropa, jumlah ini terlihat istimewa untuk komune Prancis. Dengan 904 komune, region kecil Alsace telah memiliki kotamadya tiga kali lebih banyak dari kerajaan Swedia yang teritori besarnya seluas 449.964 km² hanya terbagi menjadi 290 kotamadya (kommuner). Alsace memiliki dua kali lipat jumlah kotamadya di Belanda, meskipun jumlah penduduk Belanda 9 kali lebih besar dan luasnya 4 kali lebih besar dari Alsace, hanya terbagi menjadi 443 kotamadya (gemeenten). Walaupun terdapat budaya Jerman di Alsace, kebanyakan komune Alsace telah telah keluar dengan berbagai komune di region Prancis lain atas penolakan mereka terhadap hukum Prancis yang memaksa komune untuk menggabungkan diri dengan komune lainnya, seperti banyak negara bagian di Jerman yang berbatasan dengan Alsace, kotamadyanya (Gemeinden) telah bergabung dalam berbagai gelombang sejak 1960-an, dan secara langsung mengurangi jumlahnya. Di negara bagian Baden-Württemberg, seberang Sungai Rhine, jumlah Gemeinden berkurang dari 3.378 pada tahun 1968 menjadi 1.108 pada September 2007. Sebagai perbandingan, jumlah komune di Alsace hanya berkurang dari 945 tahun 1971 (sebelum hukum Marcellin yang mendorong komune Prancis bergabung satu sama lain disahkan, lihat bagian perdebatan di bawah) menjadi 904 pada Januari 2007. hasilnya, region Alsace, dengan luas hanya seperlima luas Baden-Württemberg dan jumlah penduduknya seperenam Baden-Württemberg, memiliki banyak kotamadya daripada negara bagian Jerman. Region kecil Alsace memiliki lebih dari dua kali lipat jumlah kotamadya di negara bagian terbesar dan terpadat Nordrhein-Westfalen (396 Gemeinden pada September 2007) di mana penggabungan kotamadya dilakukan lebih cepat dari Baden-Württemberg, dan kotamadya di negara bagian terbesar Niedersachsen (1.022 Gemeinden pada September 2007). Status komuneKarena perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, setiap komune di Republik Prancis mengangkat seorang wali kota (maire) dan dewan kotamadya (conseil municipal) yang mengatur komune dari mairie (balai kota), dengan kekuasaan yang sama apa pun besar komunenya (dengan kota Paris sebagai pengecualian; di sana polisi kota dijalankan pemerintah pusat, bukan wali kota Paris). Keseragaman status ini adalah hasil jelas dari Revolusi Prancis, yang melanjutkan kebiasaan lokal yang tercipta di kerajaan Prancis. Luas komune masih dipermasalahkan, tetapi, dalam dua alasan: hukum Prancis menetapkan ukuran dewan kotamadya menurut jumlah penduduk komune, dan ukuran jumlah penduduk berarti proses pemilihan digunakan untuk pemilihan dewan kotamadya setempat. Sejak Hukum PML tahun 1982 disahkan, tiga komune Prancis juga memiliki status istimewa; mereka terbagi menjadi arondisemen kotamadya: yaitu Paris, Marseille, dan Lyon. Arondisemen kotamadya adalah satu-satunya unit administratif di bawah komune di Republik Prancis, tetapi hanya ditetapkan untuk ketiga komune tersebut. Arondisemen kotamadya itu tidak menyinggung arondisemen yang merupakan subdivisi dari departemen Prancis. Komune Prancis memiliki "kepribadian" hukum sejak 1837: dianggap badan hukum, dan memiliki kapasitas hukum. Arondisemen kotamadya tidak memiliki kepribadian hukum, dan tanpa pendapatan pribadi. Hukum dan obligasi komune diatur oleh Code général de collectivités territoriales (CGCT) yang menggantikan Code des communes (kecuali untuk masalah perorangan) dengan pengesahan hukum tanggal 21 Februari 1996 untuk legislasi dan keputusan nomor 2000-318 tanggal 7 April 2000 untuk regulasi.[4] Sejarah Komune PrancisKomune Prancis dibentuk pada awal Revolusi Prancis tahun 1789-1790. Kerajaan PrancisSebelum Revolusi Prancis, belum ada pembentukan komune seperti sekarang. Tingkat terendah dari pembagian administratif adalah paroki (paroisse), dan terdapat sekitar 60.000 paroki di Kerajaan Prancis. Sebuah paroki hanya berupa sebuah gereja, perumahan di sekitarnya (dikenal dengan desa), dan tanah pertanian di sekitar desa. harus diingat bahwa Prancis adalah negara terpadat di Eropa hingga abad ke-19, Rusia dengan 25 juta penduduk sebelum Revolusi Industri (Inggris hanya 6 juta penduduk sebelum Revolusi Industri) - ini dikarenakan jumlah paroki yang tinggi di Kerajaan Prancis. Raja Prancis sering memberi gelar mereka dengan "kekuasaan atas 100.000 menara gereja". Tetapi paroki ini hanya sedikit memiliki struktur kotamadya dari komune sebelum Revolusi. Biasanya hanya terdapat komite pembangunan (conseil du fabrique di mana 'fabrique' berkaitan dengan kata 'fabricate' [membangun] dalam bahasa Inggris), terdiri dari penduduk desa, yang menjalankan pembangunan gereja paroki, halaman gereja, dan berbagai kediaman dan properti gereja - dan kadang-kadang menyediakan bantuan untuk fakir miskin, atau mengelola rumah sakit atau sekolah paroki. Pendeta yang bekerja di paroki itu juga perlu mencatat pembaptisan, perkawinan, dan pemakaman, sejak Peraturan Villers-Cotterêts tahun 1539 oleh François Pertama. Kecuali untuk tugas tersebut, desa ditinggalkan untuk menangani masalah lain bila diperbolehkan. Umumnya, penduduk desa berkumpul untuk memutuskan masalah istimewa yang berhubungan dengan wilayah itu, seperti penggunaan tanah pertanian, tetapi belum berdiri badan kotamadya permanen. Di banyak tempat, tuan tanah lokal (seigneur) di kediamannya masih melakukan campurtangan terhadap urusan desa, memungut pajak dari penduduk desa dan memaksa mereka bekerja sebagai corvée, masih menentukan tanah pertanian mana yang akan digunakan dan kapan, dan sebanyak apa hasil panen yang harus diberikan kepadanya. Di sisi lain, telah dibentuk kota perjanjian yang mendapat persetujuan selama Era Pertengahan, dari raja itu sendiri, atau bangsawan lokal (seperti kota Toulouse yang disetujui bangsawan Toulouse). Kota-kota tersebut didirikan dari beberapa paroki (mencapai beberapa ratus paroki untuk Paris), dan dikelilingi oleh tembok pertahanan. Kota-kota itu telah dibebaskan dari kekuasaan tuan tanah pada abad ke-12 dan ke-13, mereka memiliki badan kotamadya yang mengatur kota, dan kemiripan dengan komune yang telah didirikan selama Revolusi Peranis kecuali untuk dua titik penting: 1- badan kotamadya ini tidak demokratis, mereka biasanya ditangani oleh keluarga bourgeois kaya, yang kekayaannya dipermasalahkan, sehingga mereka dapat dicap sebagai kelompok berkuasa daripada demokrasi kotamadya; 2- tidak terdapat status seragam untuk kota perjanjian ini, masing-masing memiliki statusnya sendiri dan organisasi tertentu. Di utara Prancis, kota diatur oleh échevin (dari bahasa Jerman lama yang berarti hakim), sementara kota-kota di selatan Prancis diatur oleh consul (sama seperti masa Romawi), tetapi Bordeaux dipimpin oleh jurat (secara etimologi berarti "lelaki yang disumpah") dan Toulouse oleh capitouls ("pria pengawal"). Biasanya, tidak terdapat wali kota pada masa modern; seluruh échevin atau consul berada di tingkat yang sama, dan mengeluarkan keputusan secara kolegial; tetapi untuk urusan lain hanya terdapat seorang échevin atau consul di bawah yang lain, menjadi sejenis wali kota, meskipun tidak dengan kekuasaan eksekutif yang sama seperti wali kota modern. "Wali kota" ini disebut: wali kota para saudagar (prévôt des marchands) di Paris dan Lyon; maire di Marseille, Bordeux, Rouen, Orléans, Bayonne dan berbagai kota lainnya; mayeur di Lille; premier capitoul di Toulouse; viguier di Montpellier; premier consul di beberapa kota di selatan Prancis; prêteur royal di Strasbourg; maître échevin di Metz; maire royal di Nancy; atau prévôt di Valenciennes. Revolusi PrancisTanggal 14 Juli 1789, pada senja hari, setelah penyerangan Bastille, wali kota para pedagang Paris, Jacques de Flesselles, ditembak oleh kerumunan di anak tangga Balai Kota Paris. Meskipun di Era Pertengahan wali kota pedagang menandai kemerdekaan Paris dan membuka pemberontakan terhadap Raja Charles V, kantornya telah ditutup oleh raja, kemudian dibuka kembali tetapi dengan kontrol ketat dari raja, sehingga mereka telah mengakhiri pandangan publok sebagai perwakilan lokal raja lainnya, dan sebagai perwujudan kotamadya merdeka. Setelah peristiwa itu, sebuah "komune" di Paris langsung didirikan untuk menggantikan kota perjanjian Paris yang lama, dan penjaga kotamadya dibentuk untuk menjaga Paris dari segala usaha Raja Louis XVI untuk mengakhiri revolusi yang sedang terjadi. Beberapa kota lain di Prancis mengikuti cara yang sama, dan komune berdiri di mana-mana, dengan penjaga kotamadya masing-masing. Tanggal 14 Desember 1789, Majelis Nasional (Assemblée Nationale) mengesahkan hukum pembentukan komune, sebagai tingkat terendah pembagian administratif Prancis, yang menguasai komune independen ini, tetapi juga membentuk komune-nya sendiri. Di daerah ini dan lainnya, tugas Majelis Nasional adalah, berbicara seperlunya, secara revolusioner: tidak merujuk pengubahan seluruh kota perjanjian menjadi komune, Majelis Nasional juga memutuskan mengubah semua paroki desa menjadi komune berstatus penuh. Para Revolusioner terinspirasi oleh ide Descartes juga filosofi Pencerahan (les Lumières). Mereka ingin melanjutkan cara masa lalu dan membentuk masyarakat yang sejahtera, di mana semuanya sama dan tetap menurut alasan, daripada tradisi atau konservasi. Mereka kemudian menetapkan pembagian administratif yang seragam untuk keseluruhan negara: seluruh Prancis akan dibagi menjadi départements, kemudian arondisemen, kanton, dan komune, tanpa pengecualian. Semua komune memiliki status yang sama, memiliki seorang wali kota (maire) sebagai pemimpin, dan dewan kotamadya (conseil municipal) yang dipilih penduduk komune. Ini merupakan revolusi nyata bagi puluhan ribu desa yang tidak pernah merasakan kehidupan kotamadya teratur sebelumnya. Sebuah rumah komunal (mairie) dibangun di setiap desa, di mana diselenggarakan pertemuan dewan kotamadya juga administrasi komune. Beberapa di Majelis Nasional menentang pembagian Prancis menjadi puluhan ribu komune, tetapi Mirabeau dan idenya mengenai satu komune untuk setiap paroki telah berlaku. Tanggal 20 September 1792, pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian juga dihapus dari pendeta paroki dan menjadi tanggungjawab wali kota. Perkawinan sipil ditetapkan dan dilakukan di mairie dengan upacara tidak seperti cara gereja tradisional, dengan wali kota menggantikan pendeta, dan nama hukum menggantikan nama Tuhan ("Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du marriage." – "Dengan nama hukum, saya menetapkan kalian bersatu dengan perkawinan ini."). Pendeta dipaksa menghentikan pembaptisan, perkawinan, dan buku pemakaman lamanya, yang disimpan di mairie. Pengubahan mendadak ini sangat merendahkan umat Katolik, dan Prancis akan memasuki perang sipil, dengan region yang memiliki keagamaan kuat di barat Prancis sebagai pusatnya. Hal ini akan melibatkan Napoleon I untuk membuat perdamaian di Prancis, menyeimbangkan sistem adminsitratif baru, dan menjadikannya diterima oleh seluruh rakyat. Napoleon juga menghapus pemilihan dewan kotamadya, yang sekarang dipilih oleh prefek, perwakilan lokal pemerintah pusat. Perubahan setelah Revolusi PrancisHari ini, dalam pemikiran mereka, komune Prancis masih sama dengan yang didirikan pada awal Revolusi Prancis. Perubahan terbesar terjadi pada 1831, ketika Parlemen Prancis membentuk ulang aturan pokok pemilihan dewan kotamadya, dan tahun 1837 ketika komune Prancis diberi "kepribadian" hukum, yang sekarang dianggap badan hukum dengan kapasitas hukum. Pendukung Jacobin takut terhadap kekuatan lokal independen, yang mereka lihat sebagai konservatif dan menentang revolusi, dan mengagungkan pemerintah pusat yang lebih berkuasa. Ketika mereka membentuk komune, belum diberikan "kepribadian" hukum (contohnya département), dengan pemerintah pusat yang memiliki "kepribadian" hukum satu-satunya. Tahun 1837 situasi ini dinyatakan tidak praktis, karena wali kota dan dewan kotamadya tidak dapat bekerjasama di pengadilan. Akibat dari perubahan ini, puluhan ribu desa yang belum pernah memiliki "kepribadian" hukum (berlawanan dengan kota perjanjian) tiba-tiba menjadi badan hukum untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Ini masih menjadi masalah hingga hari ini. Selama Revolusi Prancis sekitar 41.000 komune dibentuk ([1]), pada sebuah teritori yang merujuk pada batas negara Prancis sekarang (jumlah 41.000 tersebut meliputi komune di departemen Savoie, Haute-Savoie dan Alpes-Maritimes yang dianeksasi tahun 1975, tetapi tidak termasuk departemen di Belgia dan Jerman di barat Rhein, yang pernah menjadi bagian dari Prancis antara 1795 dan 1815). Kurang dari 60.000 paroki yang berdiri sebelum revolusi (di kota, paroki digabungkan menjadi satu komune tunggal; di pedesaan, beberapa paroki kecil digabungkan dengan yang besar), tetapi 41.000 masih merupakan bilangan besar, tanpa perbandingan di dunia pada waktu itu, kecuali di kekaisaran Tiongkok (di sana, hanya tingkat kabupaten dan di atasnya yang memiliki administrasi permanen). Sejak itu, perubahan-perubahan besar telah mengubah Prancis, juga seluruh Eropa: Revolusi Industri, dua perang dunia, dan perpindahan pedalaman kesemuanya telah mengosongkan pedesaan dan memperbesar ukuran kota. Pembagian administratif Prancis, masih kaku dan tidak berubah. Hari ini sekitar 90% komune dan departemen dibentuk sama dengan masa Revolusi Prancis lebih dari 200 tahun yang lalu, dengan batasan yang sama. Akibatnya, komune pedesaan yang tak terhitung dan memiliki ratusan penduduk pada Revolusi Prancis sekarang hanya memiliki seratus penduduk atau kurang. Di sisi lain, kota telah tumbuh cepat sementara wilayah yang urbanisasi meluas jauh dari batas komune yang dibentuk ketika revolusi. Contoh hebat adalah Paris, di mana wilayah urbanisasi mencapai 296 komune! Paris merupakan salah satu dari beberapa komune Prancis di mana batasannya diperluas untuk memperluas wilayah urbanisasi. Komune Paris yang baru dan lebih besar didirikan di bawah perintah Kaisar Napoléon III tahun 1859, tetapi setelah 1859 batas Paris tidak berubah. Tidak seperti negara Eropa lainnya, yang menggabungkan komune-nya untuk memperbaiki kepadatan populasi sekarang (seperti Jerman dan Italia sekitar tahun 1970), secara drastis mengurangi jumlah komune dalam prosesnya - Gemeinden di Jerman Barat berkurang dari 24.400 menjadi 8.400 dalam jangka beberapa tahun - Prancis melaksanakannya pada pertengahan, dan kebanyakan di antaranya sepanajng abad ke-19. Dari 41.000 komune ketika Revolusi Prancis, jumlahnya berkurang menjadi 37.963 tahun 1921, dan 36.568 tahun 2004 (di Prancis Metropolitan). Prancis menjadi negara dengan jumlah komune terbanyak di Eropa. Sebagai contoh, Jerman yang disatukan (penduduknya sepertiga lebih banyak dari Prancis) hanya memiliki 12.291 komune (Gemeinden, pada 30 Sept. 2007, berkurang dari 46.300 komune tahun 1900 hingga penyatuan Jerman tahun 1990),[5] dan Italia (jumlah penduduknya mendekati Prancis) dengan 8.101 komune (comuni, menurut sensus Italia 2001). Di Eropa, hanya Swiss yang memiliki kepadatan komune seperti Prancis, dan bahkan terdapat pergerakan penggabungan besar yang dimulai sejak sepuluh tahun terakhir. Untuk lebih jelas mengenai jumlah komune di Prancis, terdapat dua perbandingan: 1- Uni Eropa (15 anggota, sebelum Mei 2004) terdiri atas 75.000 komune, dan Prancis Metropolitan sendiri dengan 35.568 komune, yang berarti 47.5% komune di Uni Eropa berada di Prancis Metropolitan (16% penduduk Uni Eropa dari 15 anggota berada di Prancis). 2- Amerika Serikat, dengan teritori 14 kali lebih besar dari Republik Prancis, dan lima kali lebih banyak penduduknya, memiliki 35.937 kotamadya tergabung dan kotapraja menurut Sensus Pemerintah 2002, lebih sedikit dari 36.782 komune milik Republik Prancis. PerdebatanSelama lebih dari 30 tahun, terdapat rencana di Prancis untuk penggabungan komune besar-besaran, termasuk suara terhormat dari presiden Cour des Comptes (badan audit administratif pusat di Prancis). Sejauh ini, konservatisme lokal semakin kuat, dan tanpa proposal penggabungan wajib yang berhasil sejak komite di Parlemen Prancis. Tahun 1971 hukum Marcellin memberikan dukungan dan dana dari pemerintah untuk menarik komune untuk bergabung secara bebas satu sama lain, tetapi hukum tersebut gagal seluruhnya (hanya sekitar 1.300 komune yang setuju menghapus diri dan bergabung dengan komune lain). Jadi, pengusul penggabungan mengeluh bahwa kota-kota Prancis memiliki luas yang kecil bila dibandingkan dengan negara Eropa lain, karena batas wilayahnya ditetapkan 200 tahun yang lali. Contohnya, kota Lyon adalah sebuah komune kecil secara geografis dengan 465.300 jiwa yang tinggal di perbatasan administratif, menempati peringkat di bawah kota-kota Eropa lain, di mana faktanya wilayah metropolitan Lyon memilii 1.7 juta jiwa dan merupakan salah satu metropolis terbesar di Eropa, sama dengan wilayah metropolitan seperti Munich. Jumlah penduduk dan ekonomi wilayah metropolitan Munich sama dengan Lyon, tetapi jumlah penduduk kota (Gemeinde) Munich sekitar 1.320.000 jiwa, hampir tiga kali lebih besar dari komune Lyon, membutuhkan teritori kotamadya Munich yang lebih besar (310 km²/120 mil persegi), 6.5 kali lebih besar dari teritori kotamadya Lyon (48 km²/18.5 mil persegi). Wali kota di Prancis sering mengeluh bahwa keberadaannya tidak diakui ketika mereka bepergian ke luar Prancis, karena fakta bahwa mereka menduduki teritori kecil di tengah wilayah metropolitan yang luas. Contoh baik bagi masalah ini adalah Paris: meskipun wilayah metropolitan Paris adalah salah satu yang terbanyak penduduknya di dunia dengan 10 juta jiwa, jumlah penduduk di kota Paris sendiri adalah 2.145.000 jiwa, kurang dari jumlah penduduk kota Roma (2.550.000 jiwa), yang wilayah metropolitannya dengan 3.5 juta penduduk mengecil dari wilayah metropolitan Paris. Di sisi lain, terdapat beberapa komune pedesaan yang eksodus pedesaannya telah meninggalkan beberapa orang, dan bermasalah dalam mengelola layanan umum seperti menjalankan pengairan, pengumpulan sampah, atau jalan komune yang teraspal. Penggabungan, tidak mudah untuk dicapai. Masalah pertama adalah bahwa mereka mengurangi jumlah jabatan terpilih yang tersedia, dan tidak populer dengan politikus lokal. Masalah yang lebih serius adalah bahwa warga negara dari satu desa tidak akan mengharapkan layanan lokal di sana dijalankan oleh suatu badan eksekutif di desa lain, yang mungkin tidak memedulikan kebutuhan lokal. AntarkomuneEkspresi "antarkomune" (intercommunalité) berarti beberapa pembentukan kerjasama antar komune. Kerjasama seperti itu pertama dilakukan pada akhir abad ke-19 dalam hukum tanggal 22 Maret 1890 yang disahkan untuk pembentukan asosiasi antarkomune tunggal. Pembuat UU Prancis telah khawatir sejak lama terhadap kekurangan struktur komune yang diwariskan dari Revolusi Prancis untuk menyesuaikan dengan jumlah komune, hukum Chevènement tanggal 12 Juli 1999 adalah pengukuran terbaru dan maju yang ditujukan pada perbaikan dan penyempurnaan ekspresi ini. Pada tahun-tahun terakhir ini telah meningkat komune untuk bergabung dalam konsorsium antarkomune untuk pemenuhan layanan seperti pemungutan sampah dan suplai air. Komune pinggiran sering bekerjasama dengan kota di wilayah urban mereka untuk membentuk daerah yang dilengkapi dengan angkutan umum atau mengelola pemungutan pajak lokal. Hukum Chevènement mengakhiri semua praktik ini, menghapus beberapa struktur dan membuat yang baru. Dengan tambahan, hukum ini memberikan keuangan pemerintah pusat yang ditujukan untuk menarik komune agar bergabung dalam struktur antarkomune. Tidak seperti ketetapan tahun 1966 yang berhasil setengahnya dan membolehkan komune urban membentuk wilayah urban, atau kesalahan hukum Marcellin tahun 1971, hukum Chevènement mencapai kesuksesan besar, sehingga kebanyakan komune Prancis terlibat dalam struktur antarkomune. Terdapat dua jenis struktur antarkomune:
Ketiga struktur ini diberikan tingkat kekuatan fiskal yang berbeda, dengan Perkumpulan Aglomerasi dan Perkumpulan Urban yang memiliki kekuatan fiskal lebih besar, memberikan pajak lokal terhadap perusahaan (taxe professionnelle) dengan nama mereka daripada komune, dan dengan tingkat perpajakan yang sama di seluruh komune di perkumpulan tersebut, seperti pemungutan sampah atau angkutan, seperti sindikat lama, tetapi hukum juga membuatnya wajib bagi perkumpulan untuk mengelola sektor lain seperti perencanaan ekonomi dan pembangunan, proyek perumahan, atau pelestarian lingkungan. Perkumpulan Komune diminta mengelola sejumlah wilayah, membiarkan komune lebih otonomi, sementara Perkumpulan Urban menangani banyak hal, membiarkan komune di dalamnya kurang kekuasaan otonomi. Dalam pembentukan perkumpulan, pemerintah mengalokasikan dana kepada mereka menurut jumlah penduduknya, memberikan dorongan kepada komune untuk bekerjasama dan membentuk perkumpulan. Perkumpulan Komune diberikan sedikit dana per orang, sementara Perkumpulan Urban diberikan banyak dana per orang, dan mendorong komune untuk membentuk perkumpulan bila mereka memiliki kekuatan yang kurang, mereka telah menolak melakukannya bila tidak berasal dari dana pemerintah. Hukum Chevènement telah sukses besar ditandai dengan kebanyakan komune Prancis yang sekarang bergabung dengan struktur antarkomune baru: jarang dalam sebuah negara konservatif seperti Prancis. Tanggal 1 Januari 2007, terdapat 2.573 perkumpulan semacam itu di Prancis Metropolitan (termasuk 5 syndicats d'agglomération nouvelle, suatu kategori yang sedang dirombak), terdiri dari 33.327 komune (91.1% dari seluruh komune Prancis Metropolitan), dan 52.86 juta jiwa, 86.7% jumlah penduduk Prancis Metropolitan.[6] Tetapi hasil ini dapat menyembunyikan kenyataan yang suram. Di wilayah pedesaan, banyak komune telah memasuki Perkumpulan Komune hanya untuk mendapat keuntungan dari dana pemerintah. Sindikat lokal telah diubah secara resmi menjadi Perkumpulan Komune, Perkumpulan Komune yang baru hanya mengelola layanan yang sebelumnya dikelola sindikat, berlawanan dengan hukum yang telah menetapkan struktur antarkomune baru untuk membuat jaringan luas aktivitas daripada diambil alih oleh sindikat lama. Beberapa orang mengatakan bahwa, pemindahan dana pemerintah harusnya dihentikan, banyak Perkumpulan Komune kembali ke status sindikatnya yang lama, atau hilang sepenuhnya di tempat di mana tidak ada sindikat dalam hukum. Di wilayah urban, struktur antarkomune baru lebih jelas, dibentuk oleh pembuat keputusan lokal jauh dari kepercayaan umum dalam keuntungan bekerjasama di wilayah urban. Tetapi di beberapa tempat, tuan tanah lokal meningkat, dan tidak mungkin mendirikan sebuah struktur antarkomune untuk keseluruhan wilayah urban: beberapa komune menolak bergabung, atau membuat strukturnya sendiri, seperti wilayah urban Marseille di mana telah berdiri empat struktur antarkomune! Di banyak wilayah, komune kaya bergabung dengan komune kaya lainnya dan menolak dengan komune miskin, khawatir akan warganya diberi pajak lebih untuk keuntungan pinggiran kota miskin di wilayah urban. Lainnya, struktur antarkomune di banyak wilayah urban masih baru, dan tidak stabil: ketegangan terjadi antar komune; kota di tengah wilayah urban sering diduga merencanakan dominasi atas komune pinggiran kota; komune dari sisi politik berlawanan juga dapat melakukan hal yang sama terhadap yang lain. Dua contoh yang baik adalah Toulouse dan Paris. Di Toulouse, di atasnya terdapat enam struktur antarkomune, perkumpulan utama Toulouse dan pinggirannya hanya sebuah Perkumpulan Aglomerasi, meskipun Toulouse cukup besar untuk membuat Perkumpulan Urban menurut hukum. Ini dikarenakan komune pinggiran kota menolak Perkumpulan Urban karena khawatir kehilangan kekuasaannya, dan memilih Perkumpulan Aglomerasi, sementara Perkumpulan Aglomerasi menerima sedikit dana pemerintah daripada Perkumpulan Urban. Bagi Paris, tidak ada struktur antarkomune yang didirikan di sana, pinggiran kota Paris meragukan konsep "Paris Raya", dan pemisahan masih menjadi peraturan di wilayah metropolitan Paris, dengan pinggiran Paris yang membentuk struktur antarkomune yang berbeda kecuali kota Paris. Satu masalah besar dengan antarkomune, sering dibesar-besarkan, adalah fakta bahwa struktur antarkomune tidak memiliki perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga struktur ini adalah perwakilan dari setiap komune yang duduk pada struktur baru. Akibatnya, wakil rakyat dan birokrat adalah pihak-pihak yang membuat agenda dan melaksanakannya, dengan perwakilan terpilih dari komune yang hanya mendukung keputusan kunci. Di tingkat lokal, situasi ini seperti yang terjadi di Brussels, di mana kekuasaan dibagi oleh berbagai negara Eropa merdeka telah mengakibatkan kekuasaan itu dipermaikan oleh birokrasi yang tidak dipilih oleh rakyat. Masa DepanLima tahun pertama abad ke-21 adalah perubahan besar terhadap tingkat komune di Prancis, tetapi situasinya masih belum ditetapkan. Struktur antarkomune, dibentuk untuk menyelesaikan masalah negara dengan banyak komune kecil, telah mencapai keberhasilan, tetapi kekuasaan merak—juga hubungan dengan komune di bawahnya dan départements di atasnya—masih harus diperbaiki dalam praktiknya. Belum jelas di mana arah ini akan berjalan. Akankah struktur antarkomune memiliki perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat pada masa depan, sebagaimana Laporan Mauroy pada tahun 2000? Tetapi, bukankah ini meninggalkan komune sebagai unit administratif semu? Beberapa wali kota yang dikenal di kota besar Prancis (komune) telah meninggalkan kursi wali kotanya untuk menjadi presiden Perkumpulan Urban, contohnya Perkumpulan Urban Lille Métropole. Atau akankah struktur antarkomune ini terpecah, pada akhirnya, setelah negara menghentikan bantuan dana? Atau mungkin, hukum Chevènement hanya tahap pertama penggabungan besar komune, sebuah usaha agar komune bekerjasama dan mendapat keuntungannya, sebelum mereka digabungkan. Dalam hal ini, debat akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Fakta lainnyaKomune terpadat dan terjarangKomune terpadat di Republik Prancis adalah komune Paris: 2.125.246 jiwa pada Maret 1999.
Teritori komune terbesar dan terkecil
Komune tertinggiKomune tertinggi di Republik Prancis (dan Eropa) adalah Saint-Véran (267 jiwa), di Pegunungan Alpen Prancis: ketinggian desa di tengah komune adalah 1.990 meter (6.529 kaki) dan 2.040 meter (6.693 kaki) di atas permukaan laut. Komune terjauh dari ibu kota Prancis
 Nama komune terpendek dan terpanjang
Nama komune dalam bahasa selain PrancisNama komune Prancis umumnya dalam Bahasa Prancis. Di wilayah di mana bahasa lain dari Prancis diucapkan, namanya telah diubah dalam pengucapan dan pengejaan Prancis, seperti Toulouse (Tolosa dalam Bahasa Occitan), Strasbourg (Straßburg dalam Bahasa Alemanik), atau Perpignan (Perpinyà dalam Bahasa Katalan). Namun, banyak komune kecil yang masih menggunakan nama aslinya. Berikut contoh nama asli dalam bahasa yang pernah diucapkan, atau masih diucapkan, di teritori Republik Prancis: 
Catatan kaki
Lihat pula
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
