Pada tanggal 20 Juni 1950 dibentuk tujuh Teritorium diseluruh Indonesia. Teritorium VII yang berkedudukan di Makassar, dibawah Panglima Letkol Cpm Ahmad Yunus Mokoginta, Instruksi Teritorium itu tertuang dalam Surat Penetapan KSAD Nomor: 83/KSAD/PNT/1950.[1]
Nama Teritorium itu kemudian diubah lagi menjadi Tentara Teritorium (TT) pada bulan Agustus 1950. Komando Tentara Teritorium VII/Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar, di bawah Panglima Kolonel Inf. Alex Kawilarang. Tugas utama adalah menghancurkan gerombolan Republik Maluku Selatan (RMS) dibawah pimpinan Dr. Soumokil di Maluku.
Pembentukan Kodam-kodam di Indonesia Timur
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden dan Menteri Pertahanan tentang Peleburan dua Komando, maka KSAD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KPTS-288/5/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang perubahan dari Resimen Infanteri menjadi Komando Daerah Militer (KDM) di Wilayah Indonesia Timur
Peresmian terbentuknya Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara dilaksanakan dalam suatu upacara militer pada tanggal 1 Juni 1957 di Lapangan Hasanuddin Makassar, dengan Letkol Inf. Andi Mattalatta sebagai Komandan KDM-SST dan Mayor Cpm Haeruddin Tasning sebagai Kepala Staf KDM-SST oleh inspektur upacara KSAD MayjenTNIAbdul Haris Nasution.
Berdasarkan Radiogram KSAD Nomor: R/180/1957, tanggal 19 September 1957 sebutan Komandan KDM-SST diubah menjadi Panglima KDM-SST sebagai Komando utama berada dibawah langsung KSAD dan dibawah pengomandoan taktis Wakil KSAD (Deputi) yang berkedudukan di Makassar, KDM-SST mengemban tugas pokok untuk Pemulihan Keamanan dan Pembinaan Teritorial, Penyusunan Eselon-eselon staf, dinas, jawatan, kesatuan/kesenjataan, pendidikan teknis militer terhadap kader-kader prajurit.
Penggabungan Kodam
Reorganisasi di jajaran ABRI termasuk di lingkungan TNI Angkatan Darat dilakukan pada pertengahan Dasawarsa 1980-an. Proses penyempurnaan yang menuju ke arah modernisasi Angkatan Darat ini secara esensial bertujuan memantapkan kekuatan militer yang efektif dan efisien serta mampu mengemban tugas pokok militer.
Bertitik tolak dari pandangan ini, Pada tanggal 12 Februari 1985 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/131/II/1985 tentang penggabungan Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Kodam VII/Wirabuana yang meliputi seluruh wilayah Pulau Sulawesi.
Mengaktifkan Kembali Kodam XIII/Merdeka
Peresmian Kodam XIII/Merdeka berdasarkan Nomor Keputusan 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Kodam XIII/Merdeka berikut satuan jajarannya.
Penataan satuan di jajaran Kodam XIII/Merdeka merupakan Alih Kodal dari Kodam VII/Wirabuana yang satuannya meliputi Korem 131/Santiago, Korem 132/Tadulako, Brigif 22 Ota Manasa, Yon Armed 19/105 Bogani, Kikav 10/Manguni Setia Cakti, dan Denzipur 4/Yudha Karya Nyata.[2]
Perubahan Nama Satuan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat JenderalTNIMulyono memimpin upacara peresmian perubahan nama Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIV/Hasanuddin di Lapangan Karebosi Makassar, pada tanggal 12 April 2017. Perubahan nama Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIV/Hasanuddin ini merupakan bagian dari program penataan organisasi TNI AD sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2015—2019 untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya dalam menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.[3]
Saat ini, Kodam XIV/Hasanuddin dipimpin oleh seorang Panglima Kodam (Pangdam) yang berpangkat Mayor Jenderal. Saat ini jabatan Pangdam diduduki oleh MayjenTNIBobby Rinal Makmun.
