Hokushin-ron

Doktrin Ekspansi Utara (北進論code: ja is deprecated , Hokushin-ron atau Jalan Utara) adalah doktrin politik di Kekaisaran Jepang sebelum meletusnya Perang Dunia II yang menyatakan bahwa Manchuria dan Siberia adalah wilayah yang penting untuk ekspansi ekonomi dan wilayah Jepang. Pendukung doktrin ini kadang-kadang disebut Kelompok Serangan Utara.

Doktrin ini didukung oleh banyak orang di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang selama periode antarperang, tetapi pada akhirnya dibatalkan pada tahun 1939 setelah kekalahan Jepang dalam Pertempuran Khalkhin Gol di Mongolia (di Jepang disebut insiden Nomonhan).

Doktrin ini digantikan oleh doktrin "Doktrin Ekspansi Selatan" (南進論code: ja is deprecated , Nanshin-ron atau Jalan Selatan), yang menganggap Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik sebagai bagian dari lingkup pengaruh politik dan ekonomi Jepang dan bertujuan untuk mengambil sumber daya di koloni-koloni Eropa sembari menetralisir ancaman militer Barat di Pasifik.

Pada saat Perang Tiongkok-Jepang Pertama tahun 1890-an, Hokushin-ron mendominasi kebijakan luar negeri Jepang. Kebijakan itu memandu dalam invasi Jepang ke Taiwan (1895) dan perjanjian Jepang–Korea 1910, yang menganeksasi Korea ke Jepang.^[1] Setelah Perang Rusia-Jepang (1904-1905) Marsekal Lapangan Pangeran Yamagata Aritomo, seorang arsitek ideologi politik dan militer dari Hokushin-ron, menelusuri garis strategi pertahanan dalam melawan Rusia. Pedoman Pertahanan Kekaisaran Nasional Februari 1907 membayangi dua startegi: Nanshu Hokushin Ron (南守北進, pertahanan di selatan dan maju di utara) dan Hokushu Nanshin Ron (北守南進, pertahanan di utara dan maju di selatan).^[2] Ada wacana intens di Jepang tentang dua teori yang berbeda. Setelah Perang Dunia I, pasukan Jepang dikerahkan sebagai bagian dari intervensi Siberia selama intervensi Sekutu pada Perang Saudara Rusia, dengan harapan bahwa Jepang bisa terbebas dari ancaman Rusia selanjutnya dengan memisahkan Siberia dan membentuk sebuah negara penyangga yang merdeka.^[3] Pasukan Jepang bertahan hingga tahun 1922, yang mendorong diskusi oleh perencana startegis Jepang tentang gagasan pendudukan permanen Jepang di Siberia di timur Danau Baikal.^[1]

Sebuah langkah penting dalam proposal Hokushin-ron adalah bagi Jepang dalam merebut kendali atas Manchuria untuk mendapatkan perbatasan darat yang luas dengan Uni Soviet. Pembangkangan oleh personel militer Jepang yang nakal di Tentara Kwantung pada tahun 1931 menyebabkan insiden Mukden dan memberikan dalih untuk invasi Jepang ke Manchuria. Karena Tentara Kwantung memiliki 12.000 orang yang tersedia untuk invasi ke Manchuria, diperlukanlah bala bantuan. Menteri Perang Sadao Araki adalah pendukung kuat Hokushin-ron dan usulan penyerangan ke Timur Jauh Soviet dan Siberia. Dia mengatur agar Tentara Chōsen dipindahkan dari utara Korea ke Manchuria tanpa izin dari Tokyo untuk mendukung Tentara Kwantung. Alur untuk merebut Manchuria berjalan sesuai rencana, dan ketika diajukan sebagai fait accompli, yang bisa diajukan Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro hanyalah protes lemah dan mengundurkan diri dengan kabinetnya. Ketika kabinet yang baru telah terbentuk, Araki, sebagai Menteri Perang, merupakan kekuatan yang nyata di Jepang. Sebuah negara boneka di Tiongkok Timur Laut dan Mongolia Dalam, dinamakan Manchukuo, dan diperintah di bawah bentuk monarki konstitusional.

Hokushin-ron didukung oleh sebagian besar Tentara Kekaisaran Jepang. Jenderal Kenkichi Ueda sangat percaya dalam kebijakan Hokushin-ron karena dia percaya bahwa musuh utama Jepang adalah komunisme dan bahwa takdir Jepang terletak pada penaklukkan sumber daya alam di daratan Asia Utara yang berpenduduk sedikit. Jenderal Yukio Kasahara juga merupakan pendukung utama filosofi Hokushin-ron dan sangat yakin bahwa Uni Soviet merupakan ancaman besar dan peluang besar bagi Jepang.

Namun, kelompok perwira saingan di Angkatan Darat mengaku mewakili "keinginan sejati" Kaisar. Faksi Jalan Kaisar (Kōdōha) ultranasionalis radikal memiliki banyak aktivis muda yang sangat mendukung strategi Hokushin-ron dan serangan pendahuluan terhadap Uni Soviet. Mereka ditentang oleh Faksi Kontrol (Tōseiha) konservatif yang lebih moderat, yang menyukai perluasan pertahanan yang lebih berhati-hati dan berusaha untuk menerapkan disiplin yang lebih besar atas Angkatan Darat dan berperang dengan Tiongkok sebagai keharusan strategis.^[4]

Hubungan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang tidak pernah bersahabat dan sering ditandai dengan permusuhan yang mendalam, situasi yang dapat ditelusuri kembali ke periode Meiji. Sejak awal 1930-an, Angkatan Darat melihat Uni Soviet sebagai ancaman terbesar Jepang dan sebagian besar mendukung konsep Hokushin-ron bahwa kepentingan strategis Jepang ada di benua Asia. Angkatan Laut melihat ke seberang Samudra Pasifik dan melihat Amerika Serikat sebagai ancaman terbesar dan, sebagian besar, mendukung konsep Nanshin-ron bahwa kepentingan strategis Jepang ada di Asia Tenggara dan kepulauan Pasifik.^[5] Pada pertengahan tahun 1930-an, ada kemungkinan serius terjadi bentrokan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut karena gagasan ekspansionis mereka yang tidak sesuai.^[6]

Faksi Kōdōha, yang lebih menyukai Hokushin-ron, dominan di Angkatan Darat selama masa jabatan Araki sebagai Menteri Perang dari tahun 1931 hingga 1934 dan menempati posisi staf paling penting. Namun, banyak dari anggotanya digantikan oleh perwira Tōseiha setelah pengunduran diri Araki karena sakit pada tahun 1934.^[7][8] Pada tahun 1936, perwira Angkatan Darat muda yang berafiliasi dengan Kōdōha melancarkan kudeta yang gagal dalam Insiden 26 Februari. Akibatnya, para jenderal Kōdōha disingkirkan dari Angkatan Darat, termasuk Araki, yang terpaksa pensiun pada Maret 1936.

Rencana Pertahanan Kekaisaran, yang dirumuskan pada bulan Juni 1936, menggabungkan keseimbangan antara Hokushin-ron dan Nanshin-ron dengan mewajibkan Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk melakukan pendekatan damai dan tidak provokatif terhadap "musuh" mereka.^[6] Tujuan rencana tersebut adalah untuk memperoleh wilayah yang memiliki bahan baku, terutama minyak bumi, yang dibutuhkan Jepang untuk mempertahankan pertumbuhan dan ekonominya, tetapi Jepang tidak memilikinya sendiri. Ekspansi ke utara (Hokushin-ron) akan mendapatkan sumber daya alam Siberia dengan menyerang Uni Soviet melalui Manchuria. Ekspansi ke selatan (Nanshin-ron) akan mencakup perebutan Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dan koloni lain dari Prancis dan/atau Inggris.^[5][9] Pasokan sumber daya Jepang pada akhirnya akan dijamin dengan menciptakan "Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Namun, kekuatan Eropa telah dominan di Asia Tenggara selama lebih dari satu abad, dan kebijakan luar negeri Jepang memiliki sedikit pengalaman di sana. Dalam mengejar "Nanshin-ron" Jepang akan mengambil risiko, dan di beberapa tempat bahkan menyambut, perang skala besar dengan kekuatan besar dari seluruh dunia.^[1]

Pada November 1936, Pakta Anti-Komintern disepakati antara Jepang dan Nazi Jerman. Disetujui bahwa jika terjadi serangan oleh Uni Soviet terhadap Jerman atau Jepang, kedua negara sepakat untuk berkonsultasi tentang tindakan apa yang harus diambil "untuk melindungi kepentingan bersama mereka". Mereka juga setuju bahwa tidak ada yang akan membuat perjanjian politik dengan Uni Soviet, dan Jerman juga setuju untuk mengakui Manchukuo.

Serangkaian konflik perbatasan Soviet–Jepang, tanpa pernyataan perang resmi, dimulai pada tahun 1932. Tindakan agresif yang diprakarsai oleh staf dan petugas lapangan Jepang di perbatasan Soviet dengan Manchukuo dan Mongolia menyebabkan bencana Pertempuran Khalkhin Gol (1939), yang mengakibatkan banyak korban bagi Tentara Kwantung dan sangat menantang reputasinya yang sangat dibanggakan. Ekspansi lebih jauh ke utara ke Siberia terbukti tidak mungkin karena keunggulan Soviet dalam jumlah dan persenjataan.^[9] Namun, Jenderal Ueda terus mendukung tindakan para perwiranya, menolak untuk mencegah mereka mengambil tindakan serupa, dan tetap bersikukuh mendukung kebijakan Hokushin-ron. Dia dipanggil kembali ke Jepang pada akhir 1939 dan dipaksa pensiun. Tentara Kwantung dibersihkan dari unsur-unsur yang lebih membangkang dan para pendukung Hokushin-ron-nya.^[10][11]

Angkatan Darat kehilangan prestise karena kegagalannya dalam konflik perbatasan Soviet–Jepang; akibatnya, Angkatan Laut memperoleh kekuasaan. Itu didukung oleh sejumlah industri zaibatsu yang kuat, yang yakin bahwa mereka dapat melayani kepentingan mereka dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi kebutuhan Angkatan Laut. Kemunduran militer di front Mongolia, Perang Tiongkok-Jepang Kedua yang sedang berlangsung, dan sikap Barat yang negatif terhadap kecenderungan ekspansionis Jepang menyebabkan peralihan ke Nanshin-ron untuk mendapatkan sumber daya kolonial di Asia Tenggara dan untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer Barat di Pasifik. Jepang dan Uni Soviet menandatangani Pakta Netralitas Soviet–Jepang pada April 1941, yang membebaskan Jepang untuk persiapan Perang Pasifik.^[9][12] Ketika Nazi Jerman melancarkan invasinya ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941, Jepang tidak bergabung dalam invasi sekutu Poros dengan membuka front kedua di Timur Jauh. Memang, Jepang tidak terlibat lagi secara militer dengan Uni Soviet sampai Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada Agustus 1945.^[13]

• Pan-Asianisme