Demokrasi industri adalah persetujuan yang melibatkan pekerja dalam pembuatan keputusan, pembagian tanggung jawab dan kewenangan di tempat kerja. Sementara di desain organisasimanajemen partisipatif, pekerja didengar dan ikut ambil bagian dalam proses pembuatan keputusan, dalam organisasi yang penggunaan demokrasi industri, mereka juga terlibat dalam pembuatan keputusan akhir, termasuk dalam desain organisasi, dan hierarkinya juga.[1]
Di hukum perusahaan, istilah yang umumnya digunakan adalah kodeterminasi, mengikuti kata Jerman Mitbestimmung. Di Jerman, perusahaan dengan lebih dari 2000 pekerja (atau lebih dari 1000 pekerja di tambang batu bara dan industri baja), pemilihan setengah dari dewan pengawas direksi (yang memilih manajemen) dipilih oleh para pemegang saham dan setengahnya oleh para pekerja.
Meskipun demokrasi industri umumnya mengacu pada model organisasi dengan tempat kerja yang dijalankan secara langsung oleh pekerjanya sendiri di sektor swasta atau kepemilikan negara atas alat produksi, ada juga bentuk perwakilan demokrasi industri. Perwakilan industri demokrasi termasuk struktur pembuatan keputusan seperti pembentukan komite dan badan konsultasi untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen, serikat buruh, dan staf.
Alasan
Templat:Buruh terorganisir
Penganjur sistem ini sering menekankan bahwa demokrasi industri meningkatkan produktivitas dan pelayanan tenaga kerja menjadi lebih terlibat dan senang dalam produksi. Manfaat lain termasuk berkurangnya perselisihan dalam industri sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih baik di tempat kerja; meningkatkan dan menginklusifkan proses pembuatan keputusan sehingga menghasilkan keputusan di tempat kerja yang secara kualitatif lebih baik, mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan, kepuasan kerja, pengurangan ketidakhadiran dan peningkatan rasa kepuasan. Penulis lain memandang demokrasi industri sebagai konsekuensi dari hak warga negara.
Pada titik produksi, pengenalan kebutuhan dewan kerja dan skema sukarela dari partisipasi pekerja (misalnya kelompok semi-otonom) memiliki tradisi yang panjang di negara-negara Eropa.[2]
Di beberapa negara Eropa, karyawan perusahaan ambil bagian dalam pemilihan direktur. Di Jerman, peraturan ini disebut Mitbestimmungsgesetz pada 1976. Di Britania pada 1977 proposal untuk sistem yang sama dinamakan Laporan Bullock.
Sejarah
Pemikir anarkis, Pierre-Joseph Proudhon menggunakan istilah "demokrasi industri" pada 1850-an untuk menjelaskan visi demokrasi tempat kerja yang pertama kali dia angkat pada 1840-an dalam What is Property? Or, an Inquiry into the Principle of Right and of Government (manajemen "harus dipilih dari pekerja oleh pekerja itu sendiri, dan harus memenuhi kondisi kelayakan). Dia mengulangi sebutan ini pada karya seperti General Idea of the Revolution[3]
Ketika pengaruh pergerakan yang mempromosikan demokrasi industri menurun setelah kekalahan kaum anarkis dalam Revolusi Spanyol pada 1939, beberapa serikat dan organisasi menganjurkan penyusunannya tetap berlanjut dan kemudian bangkit kembali secara internasional.
Pekerja Industri Sedunia memajukan unionisme industrial yang akan mengorganisasi semua pekerja, tidak memandang keterampilan, jenis kelamin atau ras, dalam satu serikat besar yang terbagi dalam beberapa departemen sesuai dengan industri yang berbeda. Serikat industri akan menjadi embrio dari produksi produksi pascakapitalis masa depan. Ketika cukup terorganisasi, serikat industri akan menggulingkan kapitalisme dalam arti pemogokan massal, dan melanjutkan produksi melalui perusahaan yang dijalankan pekerja tanpa bos atau sistem upah. Serikat anarko-sindikalis seperti Confederación Nacional del Trabajo, sama dalam cara kerjanya dan tujuannya, tetapi mengorganisasi pekerja atas dasar geografis dan sindikat federal dibanding serikat industri.
Ekonomi industri modern memakai beberapa aspek demokrasi industri untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai langkah reformis terhadap perselisihan industrial. Serin dirujuk sebagai "kerja tim", bentuk demokrasi industri ini telah dipraktekan di Skandinavia, Jerman, Belanda, dan Britania, juga di beberapa perusahaan Jepang termasuk Toyota, sebagai alternatif efektif Taylorisme.
Istilah ini sering digunakan secara sinonim dengan demokrasi tempat kerja, yang dalam model pengerjaan tradisional tuan-pelayan, memberikan jalan pada model partisipatif dan pembagian kekuasaan.
^Rayton, D. (1972). Shop Floor Democracy in Action. Nottingham: Russell Press.
^Joel Rogers/Wolfgang Streeck (eds.): Works Councils. Consultation, Representation, and Cooperation in Industrial Relations, The University of Chicago Press, Chicago-London 1995. - Thomas Sandberg; 'Work Organization and Autonomous Groups, LiberFörlag, Uppsala 1982.
