Daftar pengusaha Indonesia yang dipenjara karena kasus korupsi

Bagian daftar pustaka atau bacaan lanjutan ini kemungkinan memuat saran yang berlebihan atau bertentangan dengan pedoman. Pastikan bahwa artikel hanya memerlukan jumlah yang secukupnya untuk saran bacaan yang berimbang, sesuai topik, tepercaya, dan cukup diketahui; hilangkan publikasi yang kurang relevan atau berlebihan dengan sudut pandang yang sama bila perlu. Pertimbangkan pula untuk menggunakan teks yang sesuai sebagai kutipan baris atau buat artikel kepustakaan sendiri. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (Ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) Peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman ini menyajikan daftar komprehensif para pengusaha Indonesia yang tengah menjalani atau pernah ada masa penahanan akibat keterlibatan dalam kasus korupsi Tata Niaga. Daftar ini bertujuan untuk memberikan informasi transparan mengenai dampak hukum dari tindakan korupsi terhadap sektor bisnis di Indonesia.

• Energi: Minyak dan gas, pertambangan, energi terbarukan.

• Konstruksi: Proyek infrastruktur, bangunan, jalan tol.

• Perdagangan: Impor-ekspor, distribusi barang.
• Perbankan: Kredit macet, penyalahgunaan dana nasabah.
• Lainnya: Pertanian, perikanan, pariwisata.

• Suap: Memberikan atau menerima suap untuk memenangkan proyek.

• Penggelapan: Menggelapkan uang perusahaan atau negara.
• Kolusi: Berkolusi dengan pejabat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
• Nepotisme: Memberikan proyek kepada keluarga atau kerabat.
• Pencucian uang: Menyembunyikan hasil kejahatan melalui transaksi keuangan.

• Korupsi berjamaah: Melibatkan banyak pihak dalam suatu tindakan korupsi.
• Korupsi yang merugikan negara secara signifikan: Nilai kerugian negara sangat besar.
• Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara: Melibatkan menteri, gubernur, atau pejabat tinggi lainnya.

• Sebelum tahun 2000
• 2000-2010
• 2011-2020
• Setelah tahun 2020

• Sudah memiliki putusan inkrah
• Masih dalam proses persidangan
• Kasusnya telah dihentikan

• Berdasarkan Wilayah: Provinsi, kota.
• Berdasarkan Perusahaan: Perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional.
• Berdasarkan Pendidikan: Tingkat pendidikan terakhir.
• Berdasarkan Usia: Rentang usia.
• Berdasarkan Motif: Motif pribadi, motif politik.

1. ^ Binekasri, Romys. "Ini Profil Perusahaan Harvey Moeis PT RBT yang Terlibat Korupsi Timah". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-09-03. 
2. ^ "Kondisi Terkini Harvey Moeis Suami Aktris Sandra Dewi di Penjara, Beda Kondisi Sang Istri". Tribun-timur.com. Diakses tanggal 2024-09-04. 
3. ^ "Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun". iNews.id. 
4. ^ "Direktori Putusan". putusan3.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2024-09-04. 
5. ^ TNR, Yandi M. rofiyandi (2013-08-15). "Kasus Rudi Rubiandini, Ini Profil Kernel Oil". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-09-12. 
6. ^ "Rudi Rubiandini Pasrah Dituntut 10 Tahun Penjara : Okezone News". news.okezone.com. Diakses tanggal 2024-09-12.